Bohong di Atas Materai! Wakil Ketua DPRD Garut Enan Dituduh Permainkan Nasib Guru Honorer

GARUT60DETIK, Garut - Gedung DPRD Garut menjadi saksi bisu pecahnya kekecewaan para guru honorer yang merasa dipermainkan oleh Wakil Ketua DPRD, Enan. Dalam aksi demo yang penuh dengan emosi, para guru honorer mempertanyakan keseriusan Enan dalam memenuhi janjinya untuk mengangkat 2000 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya 600 kuota yang terealisasi, sementara sisanya masih berupa janji kosong.

Saat Enan dengan santainya berusaha meninggalkan gedung, para guru honorer yang marah langsung menghadang. "Bapak, tanggung jawab bapak yang kemarin di atas materai mana? Bapak Enan mah gajihnya gede, abdimah gajihna alit 600 rebu oge can di bayar!" seru seorang guru honorer, menunjukkan betapa dalamnya kekecewaan mereka. Namun, alih-alih memberikan jawaban memuaskan, Enan berdalih telah mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan melalui Sekda, seolah menambah bahan bakar pada api kemarahan para guru.

Baca Juga: Dadang Sudrajat Beberkan Penyebab Utama Lemahnya Fungsi Badan Kehormatan DPRD Garut

"Kita tahu Bapak Enan mungkin sibuk dengan urusan-urusan besar, tapi apakah nasib kami, para guru honorer, tidak penting? Maksud abdi bapa bade kamana? Ieu aksi teacan rengse," teriak seorang guru honorer dengan nada sinis. Kepergian Enan yang terkesan menghindar dari tanggung jawab hanya memperburuk suasana. Para guru merasa dipermainkan dan diperlakukan tidak adil oleh pemimpin yang seharusnya menjadi pembela mereka.

Di tengah kerumunan, Fitri Fauziah, seorang guru honorer asal Cibalong, meluapkan kekecewaannya. "Bapak, abdimah hoyong nyuhungkeun kuota pas demo kedua permintaan 2000 kuota di ACC ditandatangan di atas materai ku bapak Enan, tapi sampai sekarang masih 600 kuota," ungkapnya dengan nada tajam. "Bapak Enan, jangan kabur meninggalkan aksi demo tuntutan sebelum aksi ini ada kejelasan," tambah Fitri, seolah menantang Enan untuk benar-benar bertanggung jawab.

Para guru honorer menilai janji yang diberikan Enan sebagai harapan palsu. Mereka mengkritik keras kebijakan yang ada, yang hanya membuat mereka terus bergulat dengan gaji rendah dan ketidakpastian status. Dalam situasi ini, pemerintah daerah Garut dan khususnya Enan diharapkan berhenti memberikan janji-janji manis tanpa realisasi. Sebagai pemimpin, Enan seharusnya lebih memahami dan memperjuangkan nasib para guru honorer yang telah lama terabaikan.

Aksi ini menyoroti betapa mendesaknya kebutuhan akan perubahan nyata dalam kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. "Tidak ada lagi ruang untuk janji-janji palsu dan dalih yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus segera bertindak untuk memberikan keadilan bagi para guru honorer yang terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Garut." pungkas para guru honorer garut **