Network
/photo/2024/06/15/3943131012.jpg)
GARUT60DETIK - Ketegangan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Hj. Euis Ida Wartiah dan para guru honorer mencapai puncaknya setelah Ketua DPRD melontarkan pernyataan yang tidak hanya merendahkan martabat para guru, tetapi juga mencederai perjuangan mereka yang tengah melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD. Pernyataan ini tidak hanya menyakitkan hati para guru, tetapi juga menyinggung nurani masyarakat Garut yang mendukung perjuangan mereka.
Dalam aksi yang berlangsung panas, para guru honorer menuntut hak mereka untuk kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan. Namun, Ketua DPRD Garut malah memilih untuk melontarkan kata-kata yang menyakitkan dan tidak pantas, menambah luka di hati mereka yang sudah tertekan dengan ketidakpastian hidup. Tindakan Ketua DPRD ini jelas mencerminkan arogansi kekuasaan yang jauh dari semangat pengabdian kepada rakyat.
Baca Juga: Suruh Guru Honorer Menangis, Ketua DPRD Garut Euis Ida Lupa Mengemis Minta Dukungan
Pernyataan yang penuh dengan ketidakpekaan ini segera menyebar luas, memicu gelombang kemarahan dari berbagai elemen masyarakat. Banyak yang menilai bahwa sikap Ketua DPRD bukan hanya tidak etis, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami dan menghargai perjuangan rakyatnya sendiri. Ini bukan hanya soal kata-kata kasar, tetapi ini soal prinsip dan nilai kemanusiaan yang telah diinjak-injak oleh seorang pemimpin publik.
Kini, pertanyaan yang mengemuka adalah: Apakah Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut memiliki nyali untuk bertindak tegas terhadap Ketua DPRD yang telah jelas-jelas melanggar etika? Apakah BK DPRD akan menunjukkan bahwa mereka adalah garda terakhir dalam menjaga martabat lembaga legislatif dan keadilan bagi rakyat? Atau akankah mereka hanya menjadi macan kertas yang tunduk pada tekanan politik dan kekuasaan?
Ketua BK DPRD Garut, Dadang Sudrajat, ketika dimintai pendapatnya oleh Garut 60 Detik menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apa bila ada pelaporan ke BK DPRD Garut secara resmi. "Kami akan memproses dan memanggil ketua DPRD Garut apabila ada laporan ke BK," Ucap Dadang.
Para pengamat politik dan masyarakat umum menunggu. Apakah BK DPRD benar-benar independen dan memiliki keberanian moral untuk menindak Ketua DPRD Garut yang telah mencederai integritas jabatannya. Jika BK DPRD gagal bertindak, ini akan menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan internal DPRD hanya sekadar formalitas tanpa kekuatan nyata.
Sikap Ketua DPRD ini memperlihatkan betapa jauhnya dia dari pemahaman akan realitas kehidupan para guru honorer yang telah mengabdikan diri demi pendidikan anak-anak Garut. Ketidakpekaan dan arogansi tersebut bukan hanya mencederai perasaan para guru, tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat.
