Network
GARUT60DETIK, Garut - Meskipun gaji yang diterima seorang Bupati Garut jauh dari kata fantastis, banyak calon yang rela mengeluarkan modal hingga miliaran rupiah untuk meraih posisi tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ambisi untuk menjadi kepala daerah sebanding dengan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan?
Dengan gaji pokok hanya sebesar Rp 7 juta per bulan, ditambah tunjangan dan insentif yang secara total mencapai sekitar Rp 100 juta per bulan, posisi ini tampaknya tidak menawarkan keuntungan finansial yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan modal awal yang sangat besar. Mengapa banyak yang masih berkeinginan kuat untuk menjadi Bupati Garut di tengah realita ini?
Baca Juga: Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Mulai Dibayarkan: Detailnya di Sini
Dalam wawancara eksklusif dengan mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan, tim Garut 60 Detik menyoroti alasan mengapa banyak yang masih berkeinginan menjadi kepala daerah di Garut meskipun gajinya tidak sebesar pengusaha. Rudy Gunawan menjelaskan secara rinci mengenai besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang Bupati Garut.
Menurut Rudy Gunawan, gaji pokok Bupati Garut adalah sebesar Rp 7 juta per bulan. Selain itu, ada tunjangan makan dan minum (mamin) sebesar Rp 18 juta per bulan, tunjangan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 6 juta, dan tunjangan operasional pimpinan (OP) sebesar 0.15% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut, yang dapat mencapai Rp 48 juta per bulan. Rudy juga menambahkan bahwa insentif pajak mencapai 6 kali gaji pokok, yaitu Rp 42 juta per bulan.
Baca Juga: Menanti Petunjuk Pusat, Muhammadiyah dan NU Kaltim Belum Ambil Sikap atas PP 25/2024
Secara total, mantan Bupati Garut ini menyebutkan bahwa ia menerima sekitar Rp 100 juta per bulan di luar SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau honor narasumber. Rudy Gunawan menekankan bahwa jumlah ini jauh berbeda dengan gaji yang diterima oleh kepala daerah di kota besar seperti Bandung, yang memiliki PAD lebih besar sehingga kepala daerahnya bisa menerima hingga Rp 350 juta per bulan.
Garut 60 Detik kemudian mempertanyakan apakah biaya politik yang tinggi dapat dikembalikan melalui gaji dan tunjangan selama menjabat sebagai Bupati Garut. Rudy Gunawan menjawab dengan tegas bahwa uang yang dikeluarkan untuk biaya politik hampir tidak mungkin kembali sepenuhnya hanya dari gaji dan tunjangan.
Baca Juga: Berbagai Tanggapan Dan Kritik Dari Berbagai Pihak Terkait izin Tambang Ormas Di Indonesia.
