Network
GARUT60DETIK - Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, telah menyampaikan Nota Jawaban Bupati pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut yang digelar pada Senin (24/6/2024). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, dengan agenda utama membahas jawaban Pemerintah Daerah (Pemda) atas pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dalam sambutannya, Barnas Adjidin menekankan pentingnya pandangan dan masukan dari para anggota DPRD untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi Pemda. "Kami menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, pendapat, pertanyaan, dan penilaian yang telah disampaikan terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud," ujar Barnas.
Baca Juga: Dugaan Pelanggaran Etika! FAGAR Laporkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Garut ke Badan Kehormatan
Lebih lanjut, Barnas juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi seluruh fraksi DPRD terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil diraih oleh Pemkab Garut selama sembilan kali berturut-turut. Capaian ini dianggap sebagai bukti nyata komitmen Pemkab Garut dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Barnas memberikan jawaban khusus untuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mencakup beberapa isu penting seperti pengelolaan pajak daerah, pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut, penyelesaian permasalahan Bank Intan Jabar, serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Intan.
Baca Juga: HMI Cabang Garut Ancam Aksi Turun Ke Jalan, Jika DPRD Tak Transparan Soal Kasus Etik dan Moral
Barnas juga mengakui adanya kekurangan dalam jawaban yang disampaikan oleh Pemda, dan menunjukkan kesediaan untuk melakukan pembahasan lebih mendalam guna memenuhi harapan anggota DPRD Kabupaten Garut. "Kami siap untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terutama terhadap substansi materi yang dinilai belum mampu memenuhi harapan anggota DPRD Kabupaten Garut," tandasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses penyusunan Raperda tentang LPP APBD TA 2023, di mana Pemda Garut berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan DPRD guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. **
