DPRD Garut Didesak Bentuk Panja untuk Usut Penyimpangan Anggaran 2023 oleh Ketua DPD Laskar Indonesia

GARUT60DETIK, Garut - Kinerja DPRD Garut kembali menjadi sorotan tajam oleh Ketua Laskar Indonesia Garut yang tak henti-hentinya melontarkan kritik atas ketidakefektifan DPRD dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran tahun 2023. Dudi Supriadi mendesak DPRD Garut untuk segera membentuk panitia kerja (panja) guna mengusut berbagai penyimpangan yang ditemukan.

Dalam LHP BPK, terungkap penggunaan sisa dana transfer sebesar 75,369 miliar rupiah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah berjalan tanpa arah yang jelas dan minim pengawasan ketat. Lebih parah lagi, sisa kas di Kas Daerah tidak mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, menandakan manajemen keuangan yang buruk.

Baca Juga: Babancong: Ikon Sejarah dan Keindahan Arsitektur Garut

Tak kalah mengejutkan, kekurangan penetapan pajak reklame oleh pihak ketiga mencapai 1,301 miliar rupiah, menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan pajak daerah serta membuka peluang bagi potensi kebocoran anggaran. Selain itu, proses perencanaan dan pemilihan penyedia yang tidak sesuai ketentuan serta kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada proyek pembangunan jembatan penyeberangan orang di RSUD dr. Slamet Garut sebesar 384,221 juta rupiah juga menjadi sorotan, mengindikasikan adanya praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel dalam pengelolaan proyek pembangunan daerah.

Dudi Supriadi Ketua DPD Laskar Indonesia Garut

Kegagalan lainnya terungkap dalam penyertaan modal daerah pada BPR Intan Jabar yang tidak dapat diyakini kewajarannya, berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi Pemerintah Kabupaten Garut, menegaskan lagi lemahnya manajemen dan pengawasan keuangan di tingkat daerah.

Baca Juga: Kabar Gembira! Guru Non ASN Bakal Dapat Rp1,5 Juta Per Bulan, Simak Kriterianya

Aktivis Garut dengan lantang menyindir DPRD Garut yang selama ini terkesan "tutup mata" terhadap berbagai ketidakberesan ini. Mereka menuntut agar DPRD Garut melakukan pengawasan yang lebih ketat dan serius terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Kegagalan dalam mengawasi dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat hanya akan merugikan masyarakat Garut secara keseluruhan.

"Sudah saatnya DPRD Garut bangkit dari tidur panjangnya dan menjalankan tugas pengawasan mereka dengan benar. Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji kosong," Pungkas Dudi dengan nada penuh kekecewaan.