Cost Politik Tinggi di Pilkada 2024, Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih Fokus Bayar Utang atau Bekerja?

- 15 Mei 2024, 17:37 WIB
Ilustrasi Poto Kepala Daerah
Ilustrasi Poto Kepala Daerah /

GARUT60DETIK - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Garut semakin dekat, namun tingginya biaya politik menjadi kekhawatiran utama. Dengan dana yang harus dikeluarkan mencapai miliaran rupiah, ada kekhawatiran serius bahwa bupati terpilih nantinya tidak akan mampu fokus bekerja akibat terjebak dalam perangkap finansial.

Politik uang adalah salah satu ancaman terbesar dalam pilkada, di mana calon bupati merasa perlu mengeluarkan dana besar untuk memenangkan suara. Ini berpotensi mengakibatkan bupati terpilih lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal kampanye daripada menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.

Baca Juga: Silon Mati Suri: KPU Diduga Jegal Langkah Calon Independen Bupati Garut

DPD Laskar Indonesia Garut berharap agar Pilkada 2024 menjadi ajang adu ide dan gagasan yang sehat. Mereka tidak menginginkan adanya politik uang atau kampanye hitam yang saling menjatuhkan di antara kontestan. Menurut mereka, yang paling penting adalah kemampuan calon bupati untuk membawa konsep, ide, dan gagasan yang terukur sesuai kebutuhan Garut.

Harapan juga disampaikan kepada partai politik dalam proses perekrutan bakal calon. Partai pengusung dan gabungan partai diharapkan lebih selektif dalam menentukan usungan bakal calonnya. Penilaian calon tidak hanya dari sisi kemampuan finansial saja, tetapi harus dibarengi dengan konsep, ide, dan gagasan yang lebih diutamakan.

Baca Juga: Harapan Yang Di Nantikan Para Guru, Kapan PPG Kategori A dipanggil?

Beban finansial yang tinggi menjadi perhatian serius. DPD Laskar Indonesia Garut mengingatkan bahwa calon bupati jangan sampai terjebak dalam beban finansial yang besar. Hal ini dikhawatirkan akan menyandera calon terpilih sehingga fokus kerja akan terganggu oleh keinginan untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan selama kampanye.

DPD Laskar Indonesia Garut berharap bupati dan wakil bupati terpilih mampu mengimplementasikan program-program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029. Ini sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada dan menciptakan solusi bagi berbagai pekerjaan rumah Garut.

Halaman:

Editor: Deni Gartiwa


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah