Network
/photo/2024/06/15/3478788024.jpg)
GARUT60DETIK - Di tengah gemuruh tuntutan keadilan dari para guru honorer, Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, kembali menunjukkan betapa jauhnya pemahaman seorang pemimpin terhadap penderitaan rakyatnya. Ucapan yang merendahkan dan penuh sinisme kepada para guru yang sedang memperjuangkan hak mereka, telah memicu gelombang kekecewaan dan kemarahan. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik bisa begitu tidak peka terhadap realitas yang dihadapi oleh ribuan guru honorer?
Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Ma'mol Abdul Faqih, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi ketidakadilan ini.
"Kami akan terus bergerak, termasuk akan melaporkan Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, ke MKD DPRD Garut atau Badan Kehormatan (BK). Ucapannya sudah menyinggung dan menyakiti ribuan guru honorer," ungkap Ma'mol Abdul Faqih, Sabtu (15/6/2024).
Baca Juga: Ketua BEM ITG: Sikap Ketua DPRD Garut Tidak Mencerminkan Moral Pejabat Publik
Tidak hanya berencana melaporkan ke BK DPRD Garut, Fagar Garut juga akan membawa permasalahan ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
"Kami akan berangkat ke Jakarta dan melaporkan ke Dewan Etik Partai Golkar. Ini sikap kami yang memang sudah tersakiti oleh ucapan Ketua DPRD," lanjut Ma'mol. Laporan ini rencananya akan disampaikan pada Rabu (19/6/2024).
Ucapan Euis Ida Wartiah yang kontroversial bukan hanya saat aksi demonstrasi, tetapi juga dalam klarifikasinya di media online, semakin memperparah situasi.
Baca Juga: Ade Sudrajat: Euis Ida Ketua DPRD Garut, Bukti Nyata Bahwa Tidak Semua Pemimpin Mengerti Etika
"Kami menilai Ketua DPRD Garut tidak etis. Seharusnya bukan mengklarifikasi terlebih dahulu, melainkan melihat kondisi guru tersebut yang kondisinya tengah sakit. Memang benar sedang sakit," tambah Ma'mol.
Ma'mol juga menekankan bahwa Fagar Garut akan mendesak DPP Partai Golkar melalui Dewan Etik untuk memanggil dan memberikan sanksi kepada Euis Ida Wartiah.
"Kalau tidak salah ada PDLT kalau di Partai Golkar," ucapnya, merujuk pada prosedur disiplin partai yang mungkin bisa diambil terhadap pelanggaran etika oleh anggota partai.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan guru honorer, yang tergabung dalam Fagar Garut, bertujuan menuntut keadilan terkait kuota pengangkatan yang telah dijanjikan oleh Pemkab Garut. Namun, ucapan tidak pantas dari Ketua DPRD Garut telah memicu kekecewaan yang mendalam dan mempertebal rasa ketidakadilan di hati para guru honorer.
Seorang guru honorer perempuan yang ingin menyampaikan keluhannya langsung kepada Ketua DPRD Garut, dengan penuh emosi dan tangisan di tanah, justru disambut dengan pernyataan sinis,
"Sok Sing Sae Nangisnya" atau "yang bagus menangisnya". Pernyataan ini dilontarkan di hadapan puluhan guru honorer, menambah beban emosional yang mereka rasakan.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, sulit untuk dimintai keterangannya. Sikap tidak peduli dan ucapan yang tidak pantas dari seorang pejabat publik seperti ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang sensitivitas dan tanggung jawab moral para pemimpin daerah.
Sebuah ironi bahwa mereka yang dipercayakan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat malah menjadi sumber luka dan kekecewaan. Publik menunggu jawaban dan tindakan yang bijaksana dari Ketua DPRD Garut, yang hingga kini masih saja menutup telinga dan mata terhadap jeritan mereka yang terpinggirkan. Ketidakpekaan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan pribadi, tetapi juga mencoreng institusi yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. **
