HMI Cabang Garut Geram! DPRD Garut Gagal Menjaga Amanah Rakyat, Tegakkan Etika dan Moral

Kepercayaan warga Garut terhadap DPRD tengah berada di ujung tanduk. Penundaan paripurna hasil pelanggaran etik Badan Kehormatan terhadap salah satu Wakil Ketua DPRD terus menjadi bola panas yang mengancam kredibilitas Ketua DPRD periode 2024-2029. Kasus pelanggaran etik dan moral yang telah lama mencuat, hingga kini belum juga diparipurnakan, membuat warga semakin meragukan kemampuan DPRD Garut dalam menyelesaikan permasalahan.

Ketua DPRD Garut yang baru diharapkan terbebas dari konflik internal dan tidak menjadi pewaris persoalan masa lalu. Paripurna hasil keputusan BK terkait kasus etik dan moral ini sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi DPRD Garut. Keberanian dan ketegasan pimpinan DPRD Garut untuk segera memparipurnakan hasil keputusan BK menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik ini.

"Pertanyaannya kini, mampukah pimpinan DPRD Garut melaksanakan paripurna sesuai hasil keputusan BK terhadap permasalahan etik dan moral DPRD, terutama kasus yang melibatkan inisial En? Keputusan ini akan menentukan apakah DPRD Garut mampu mempertahankan kepercayaan warga atau justru kehilangan legitimasi di mata publik. Jika tidak, masa depan DPRD Garut sebagai wakil rakyat yang dipercaya hanya tinggal kenangan." Pungkas Hamdani.