Network
/photo/2024/06/15/3796231420.jpg)
GARUT60DETIK - Ribuan guru honorer di Kabupaten Garut melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Garut untuk menagih janji yang telah disepakati oleh Pemkab Garut dan DPRD Garut mengenai pengangkatan 2000 guru honorer menjadi P3K. Namun, kenyataannya, Pemkab Garut hanya memberikan kuota 600 guru P3K, meninggalkan ribuan guru honorer lainnya tanpa kepastian. Ketua Paguyuban Guru Honorer Kabupaten Garut, Makmul Abdul Fakih, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas janji-janji palsu yang diberikan oleh Pemkab Garut.
“Kami awalnya menuntut kuota 2000, namun hanya diberikan 600. Kami sudah legowo dan menerima keputusan ini. Namun, kami meminta agar sisa guru honorer yang tidak masuk dalam kuota 600 diberikan gaji yang layak. Kami meminta gaji sebesar Rp 2 juta per bulan, tetapi ditolak. Akhirnya kami meminta Rp 1.5 juta per bulan, namun Pemkab Garut masih sulit memenuhi tuntutan ini,” ujar Makmul.
Baca Juga: Pemkab Garut Dituding Berbohong, Guru Honorer Tuntut Peningkatan Kuota P3K
Para guru honorer menyoroti ketidakrasionalan alokasi anggaran Pemkab Garut, yang mengalokasikan hampir Rp 100 miliar untuk SPPD, sementara hanya dibutuhkan tambahan Rp 6 miliar untuk memenuhi gaji guru honorer di luar kuota 600. Dalam aksi demonstrasi ini, para guru juga merasa tersinggung dengan pernyataan Ketua DPRD Garut, Euis Ida, yang dinilai tidak pantas dan menyakitkan.
“Kami sangat kecewa dengan pernyataan nyinyir Euis Ida. Sebagai wakil rakyat, seharusnya ia menjaga etika dan menunjukkan empati kepada kami. Ucapannya yang menyuruh kami menangis sangat melukai perasaan kami,” lanjut Makmul dengan nada penuh kekecewaan.
Baca Juga: Pelajari Pembuatan Link Dan Keamanan Penyimpanan File Pada Google Drive.
Para guru honorer menegaskan bahwa mereka akan tetap bertahan di Gedung DPRD Garut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga menyatakan siap untuk mendatangi rumah dinas Penjabat Bupati Garut dan Ketua DPRD Garut jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
“Kami hanya meminta gaji yang layak, Rp 1.5 juta per bulan, untuk para guru honorer yang tidak masuk dalam kuota 600 P3K. Ini bukan permintaan yang berlebihan mengingat anggaran yang ada. Pemkab Garut harus merasakan penderitaan kami dan menunjukkan rasa empati,” tutup Makmul.
