Network
/photo/2024/06/13/647403199.jpg)
GARUT60DETIK, Garut - Biaya perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Garut semakin mahal, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Keluhan ini mencuat ketika seorang pasien miskin yang dirawat di RSUD terpaksa harus membayar biaya sebesar Rp 3,4 juta saat hendak pulang. Pasien tersebut meminta diskon karena merasa biaya terlalu mahal dan tidak ada rincian yang jelas. Akhirnya, dia diberikan diskon sebesar 25 persen, sehingga hanya membayar sebagian dari total biaya sebelum bisa pulang.
"Biaya perawatan di RSUD sekarang ini sangat memberatkan, terutama bagi kami yang tidak punya banyak uang. Tidak ada rincian yang jelas, kami hanya bisa pasrah," ujar seorang pasien yang tidak ingin disebutkan namanya.
Baca Juga: Mengejutkan! Audit BPK RI, Minimnya Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Pemkab Garut 2023
Mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan, juga turut menyoroti masalah ini. Menurutnya, kenaikan biaya perawatan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan rumah sakit merupakan masalah serius yang harus segera diatasi.
"Sejak dulu, pengelolaan RSUD Garut sering kali tidak efisien. Anggaran yang besar seharusnya digunakan dengan lebih baik untuk kepentingan masyarakat, terutama pasien miskin non-BPJS," ujar Rudy Gunawan.
Baca Juga: Aktivis Kritik Pedas untuk Proyek JPO RSUD Garut, Temuan BPK Mengejutkan
Tidak hanya itu, permasalahan lain juga muncul terkait penggunaan lapad Ruhama. Baru lima bulan digunakan, lapad Ruhama sudah habis dan sebagian besar pasien akhirnya dirujuk ke RSUD. Situasi ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan rumah sakit.
"Tingginya biaya perawatan dan tidak efisiennya penggunaan lapad Ruhama ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini harus audit menyeluruh untuk memastikan anggaran digunakan dengan benar dan transparan," tambah Rudy.
Baca Juga: 105 Da'i Kamtibmas Dikukuhkan: Polres Garut Tingkatkan Sinergi Kamtibmas
Mengingat tingginya biaya perawatan, audit menyeluruh terhadap rumah sakit sangat diperlukan, terutama untuk memeriksa rincian biaya yang harus transparan. Pasien yang menggunakan BPJS mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya karena biaya ditanggung oleh BPJS, namun bagi pasien non-BPJS yang miskin, situasi ini sangat merugikan. Mereka sering kali tidak mendapat pelayanan yang memadai karena ketidakmampuan untuk membayar biaya yang tinggi.
"Sejak dulu, rumah sakit dinilai tidak efisien dalam pengelolaannya. Bahkan sekarang, hampir semua pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sudah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan gaji yang dibayar oleh pemerintah daerah. Anggaran BLUD yang lebih dari Rp 170 miliar seharusnya dikelola dengan lebih baik demi kepentingan pasien non-BPJS yang miskin," tegas Rudy.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan audit khusus atas permintaan masyarakat untuk memastikan anggaran digunakan dengan benar dan transparan. Ini penting demi kepentingan pasien non-BPJS yang kurang mampu, agar mereka dapat mendapatkan perawatan yang layak tanpa beban biaya yang terlalu tinggi.
"Namun, jika audit hanya dilakukan oleh inspektorat, sering kali hasilnya tidak memberikan solusi konkret. Oleh karena itu, keterlibatan BPKP sangat diperlukan untuk menghasilkan audit yang objektif dan menyeluruh," pungkas Rudy.
Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit sangat penting, terutama untuk melindungi pasien non-BPJS yang miskin. Audit yang menyeluruh oleh BPKP dapat memastikan anggaran digunakan dengan baik dan biaya perawatan yang dikenakan kepada pasien menjadi lebih masuk akal dan terjangkau. Hal ini demi terciptanya sistem kesehatan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
