Direktur LKTKN: Bohong Calon Bupati dan Wakil Bupati Tak Ingin Uang Puluhan Miliar Kembali Setelah Menjabat

- 17 Mei 2024, 19:59 WIB
Andri Rahmandani, S.E Direktur Lembaga Kajian Tim Komite Nasional
Andri Rahmandani, S.E Direktur Lembaga Kajian Tim Komite Nasional /

 

GARUT60DETIK, Garut - Dalam sebuah wawancara eksklusif, Direktur LKTKN, Andri, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai tingginya biaya politik dalam Pilkada, khususnya di Kabupaten Garut. Menurutnya, klaim bahwa calon bupati dan calon wakil bupati tidak ingin mendapatkan kembali uang puluhan miliar yang dihabiskan selama kampanye setelah mereka menjabat adalah kebohongan besar.

"Bohong jika calon bupati dan calon wakil bupati tak ingin uang puluhan miliar kembali setelah menjabat," tegas Andri. Pernyataan ini memicu diskusi hangat di berbagai kalangan, terutama mengingat besarnya biaya kampanye yang seringkali mencapai angka fantastis.

Baca Juga: Sijago Merah Mengamuk di Desa Linggamukti Garut, Rumah Milik Bapak Oji Sobaji Ludes Terbakar

Andri mengungkapkan kekhawatirannya bahwa cost politik yang tinggi akan mendorong para calon untuk memikirkan cara mengembalikan uang tersebut setelah terpilih. "Calon yang telah mengeluarkan puluhan miliar untuk kampanye pasti akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah keluar di Pilkada," jelasnya.

Menurut Andri, tekanan untuk mengembalikan investasi kampanye yang besar dapat mengalihkan fokus para pejabat terpilih dari tugas utama mereka. "Alih-alih bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Garut, mereka mungkin lebih memikirkan cara mengembalikan uang puluhan miliar yang sudah terpakai," tambahnya dengan nada prihatin.

Baca Juga: Aktivis Legendaris 'Turun Gunung' Mengawal Pilkada Garut 2024 dengan Harapan Baru

Andri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye. Ia mengajak masyarakat Garut untuk lebih kritis dalam menilai sumber dana kampanye para calon pemimpin mereka. "Masyarakat perlu bertanya, dari mana asal uang kampanye yang begitu besar itu? Apa konsekuensinya bagi pemerintahan jika calon yang terpilih harus mengembalikan investasi besar tersebut?" katanya.

Halaman:

Editor: Deni Gartiwa


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah