GARUT60DETIK, Garut - Dalam sebuah pengakuan yang mengejutkan dan menghebohkan publik, PPK Garut Kota telah mengungkap kecurangan besar dalam pemilu yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut. Firmansyah, mantan anggota PPK Garut Kota, membongkar skandal manipulasi suara yang diperintahkan oleh Ketua KPU Garut untuk menguntungkan seorang calon legislatif (caleg) DPR RI dari salah satu Partai Nasdem yang berinisial "L".
Firmansyah mengungkapkan bahwa ia bersama beberapa anggota PPK lainnya diperintahkan secara langsung oleh Ketua KPU Garut untuk menambah perolehan suara bagi caleg berinisial "L".
Baca Juga: Helmi Bak Gadis Cantik Jadi Rebutan! Akankah 'Hidayah' Terwujud di Pilkada Garut 2024?
"Kami diminta untuk memanipulasi hasil suara demi menguntungkan salah satu caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Instruksi ini jelas dan tegas, dan kami diminta untuk membantu beban ketua." kata Firmansyah dalam sebuah wawancara eksklusif.
Menurut Firmansyah, perintah tersebut tidak hanya diberikan kepada dirinya dan PPK garut Kota, tetapi juga kepada beberapa PPK lainnya di berbagai kecamatan di Garut. Ketua KPU Garut memanggil beberapa anggota PPK dan meminta mereka untuk menambahkan suara secara ilegal untuk memastikan kemenangan caleg DPR RI dari salah satu Partai Nasdem.
Baca Juga: PPP Garut Pastikan Yudi Nugraha sebagai Calon Bupati untuk Pilkada 2024
Pengakuan ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan pengamat pemilu. Banyak yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut investigasi mendalam serta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
"Ini adalah pelanggaran serius terhadap demokrasi dan integritas pemilu, Kami menuntut KPU pusat untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh." ungkap seorang aktivis.
Pengakuan Firmansyah ini skandal pemilu yang mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Garut. Banyak pihak mendesak agar KPU pusat segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan integritas pemilu terjaga.
"Tidak ada tempat bagi kecurangan dalam pemilu. Mereka yang terlibat harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku," tambah seorang aktivis.
KPU Garut hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait pengakuan tersebut. Namun, tekanan dari berbagai pihak semakin menguat agar KPU Garut dan pihak-pihak yang terlibat segera dimintai pertanggungjawaban. Publik berharap agar skandal ini segera diusut tuntas untuk menjaga kepercayaan terhadap proses pemilu yang adil dan transparan.
Publik menantikan hasil investigasi dan berharap agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. KPU Garut diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. **