GARUT60DETIK - Dalam tatanan pemerintahan daerah yang kian kompleks, pemekaran wilayah menyeruak sebagai sebuah oase di tengah padang gurun tantangan. Sebagai langkah berani dan penuh harapan, pemekaran tidak hanya dipandang sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai jalan menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kang Oos Supyadin dengan tegas menyuarakan bahwa pemekaran wilayah adalah prioritas mutlak yang harus segera diwujudkan.
Provinsi Jawa Barat, dengan segala potensi dan beban yang diembannya, menjadi salah satu daerah yang mendesak untuk dimekarkan. Terdapat sembilan daerah di Jawa Barat yang kemungkinan besar akan mengalami pemekaran. Langkah ini tidak hanya merupakan sebuah kebutuhan, tetapi sebuah keniscayaan, mengingat beratnya beban yang harus ditanggung oleh provinsi ini.
Baca Juga: Modal Puluhan Milyar, Gaji Sedikit: Kenapa Masih Banyak yang Ngebet Jadi Bupati Garut?
Beban Berat yang Ditanggung Jawa Barat
Indikator beban berat tersebut terpapar jelas dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir mencapai 50 juta jiwa. Jumlah ini tersebar di 27 kabupaten dan kota, sebuah angka yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah yang memiliki 39 juta penduduk di 35 kabupaten dan kota, serta Jawa Timur dengan 40 juta penduduk di 38 kabupaten dan kota.
Kang Oos Supyadin menjelaskan, "Pemekaran wilayah adalah solusi untuk mengurangi beban yang saat ini ditanggung oleh Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta jiwa, sangat sulit bagi pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan yang merata dan efektif kepada seluruh masyarakat."
Baca Juga: Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Mulai Dibayarkan: Detailnya di Sini
Perbedaan Jumlah Desa
Lebih rinci lagi, jumlah desa di Jawa Barat hanya sekitar 5.312 desa. Sementara di Jawa Tengah terdapat 7.850 desa dan di Jawa Timur ada 8.500 desa. Perbedaan yang signifikan sekitar 3.000 desa ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pemekaran wilayah di Jawa Barat harus menjadi prioritas kepemimpinan masa kini.
Kang Oos Supyadin menekankan bahwa pemekaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga mengenai pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan pemekaran, diharapkan distribusi sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Pesona Tersembunyi di Timur! Menyingkap Keindahan Batu Akik Papua
Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Publik
"Pemekaran wilayah juga akan mengurangi kesenjangan antar daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta ekonomi di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Dengan adanya pemekaran, kita bisa lebih fokus dalam mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambah Kang Oos.
Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta ekonomi di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, pemekaran menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar seperti Jawa Barat.
Dalam menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan pemerintahan daerah, pemekaran wilayah menjadi salah satu skala prioritas yang harus diperhatikan oleh kepemimpinan daerah masa kini. Dengan pemekaran, Jawa Barat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih merata dan efektif kepada masyarakat, serta mempercepat pembangunan di berbagai daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.