GARUT60DETIK - Ketua DPD Laskar Indonesia Garut, Dudi Supriadi, kembali melancarkan kritik terhadap pengelolaan aset-aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Garut. Dalam sebuah pernyataan yang tegas dan penuh sindiran, Dudi menyatakan bahwa DPRD Garut tampaknya lebih nyaman menikmati gaji dan tunjangan daripada menjalankan tugas pengawasan yang menjadi kewajiban mereka yang dititipkan amanah dari warga garut selaku wakil rakyat.
"DPRD Garut seharusnya lebih aktif dalam pengawasan aset - aset milik pemkab garut mereka para anggota DPRD Sudah dibayar oleh rakyat dan menikmati fasilitas negara, tetapi pengawasan terhadap aset daerah lemah?" sindir Dudi.
Baca Juga: Kekecewaan Mendalam! 'Sombong PJ Bupati,' Rudy Gunawan Ungkap di Podcast Garut Update
Ia menegaskan bahwa seharusnya, dengan gaji yang mereka terima dari uang rakyat, anggota DPRD Garut seharusnya lebih aktif dan tanggap dalam mengawasi aset-aset milik Pemda.
"Masyarakat yang tidak menerima sepeser pun dari negara saja bisa lebih aktif melakukan kontrol sosial. Ini jadi pertanyaan besar, apa yang sebenarnya dilakukan DPRD Garut?" ungkap Dudi.
Baca Juga: Satu Dekade Kepemimpinan: Rudy Gunawan Berbicara Blak-Blakan di Podcast
Ketua DPD Laskar Indonesia Garut mengapresiasi langkah pengembalian sejumlah kendaraan dinas oleh mantan pejabat, namun Dudi menekankan bahwa hal tersebut masih jauh dari cukup.
"Kami masih menemukan banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh para pensiunan pejabat. Ini menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Garut benar-benar lemah," tegas Dudi.
Lebih lanjut, Dudi mendesak Satpol PP Garut untuk bertindak cepat dan tegas dalam menegakkan peraturan daerah mengenai pengembalian aset kendaraan.
"Jika Satpol PP Garut tidak segera bertindak, kami akan mempertanyakan kinerja mereka. Kasatpol PP Garut harus dievaluasi dan jika perlu, diganti dengan yang lebih kompeten," ujar Dudi dengan nada kecewa.
Dudi juga menyoroti pengelolaan aset lain seperti tanah yang belum disertifikatkan dan aset-aset lain yang tidak dikelola dengan baik.
"Ini bukan hanya masalah kendaraan, ini adalah masalah pengelolaan aset secara keseluruhan. DPRD Garut seharusnya membentuk pansus untuk memastikan semua aset daerah dikelola dengan baik. Tetapi lagi-lagi, kita melihat mereka lebih sibuk dengan urusan lain," sindir Dudi.
Dengan nada yang semakin tinggi, Dudi menambahkan, "DPRD Garut seharusnya yang paling gencar dalam mengontrol karena merupakan salah satu tugasnya. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan hanya janji dan retorika kosong. Jika DPRD Garut tidak segera berubah, maka mereka tidak lebih dari sekumpulan orang yang hanya pandai bicara tanpa hasil."
Dudi menutup pernyataannya dengan menyerukan agar masyarakat terus mengawal dan mengawasi pengelolaan aset daerah.
"Jangan biarkan mereka yang sudah nyaman dengan fasilitas negara melupakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita harus terus kawal dan pastikan aset daerah dikelola dengan benar untuk kesejahteraan bersama," pungkasnya.
Pernyataan ini jelas menunjukkan kekecewaan mendalam dari masyarakat terhadap kinerja DPRD Garut dalam mengawasi aset daerah. Dudi Supriadi, dengan sikapnya yang tegas dan sindiran-sindiran tajamnya, berusaha menggugah kesadaran para wakil rakyat untuk lebih serius dalam menjalankan tugas mereka.