Independensi KPU Garut Diuji: Aktivis Soroti Isu Integritas Penyelenggara Pemilu

GARUT60DETIK - Isu pelaporan terhadap penyelenggara pemilu di Kabupaten Garut oleh Ketua KPU Garut, Dian Hananudin, menjadi sorotan serius bagi para aktivis di daerah ini. Pelaporan yang diajukan oleh Firman dan Muhammad Husni, yang masing-masing merupakan mantan anggota PPK Garut Kota dan mantan Ketua PPS Desa Cibodas, Cikajang, ini menimbulkan kekhawatiran publik akan integritas lembaga pemilu di Garut. Para aktivis, termasuk Dudi Supriadi dan Ateng Sujana SIP, menyampaikan pandangan kritis mereka terhadap situasi ini, menekankan pentingnya transparansi dan independensi dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Dudi Supriadi, seorang aktivis yang kerap mengkritisi kebijakan publik di Garut, menegaskan bahwa KPU Garut dan Bawaslu Garut harus menjaga independensi mereka dalam menjalankan tugas. Menurut Dudi, jika ada indikasi pelanggaran hukum dalam kasus ini, proses penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur yang benar. "Kalau pun ada unsur pidana, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang sudah ada. Kita punya saluran hukum yang harus dimanfaatkan secara maksimal," ujar Dudi. Dudi juga menggarisbawahi bahwa independensi KPU dan Bawaslu adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dalam konteks ini, Dudi mengingatkan bahwa kedua lembaga tersebut tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak manapun. "Independensi ini sangat penting untuk menjaga agar masyarakat tetap percaya pada sistem pemilu yang kita jalankan," tambahnya. Selain itu, Dudi juga memberikan kritik terhadap pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dinilai kurang maksimal. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Garut tidak boleh hanya bersifat formalitas. "Sosialisasi bukan sekadar kegiatan rutin yang hanya untuk memenuhi agenda. Harus ada substansi yang jelas dan harus benar-benar dijalankan dengan baik," tegas Dudi. Ia menekankan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan setengah hati hanya akan menambah skeptisisme masyarakat terhadap proses pemilu. Sejalan dengan Dudi, Ateng Sujana SIP juga menyampaikan pandangannya. Menurut Ateng, salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah menjaga godaan yang potensi adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan bersih dari unsur KKN. "Kalau penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang yang jujur dan tidak terlibat dalam KKN, maka kita bisa berharap bahwa hasil pemilu akan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat," kata Ateng. Ateng menambahkan bahwa pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu yang bersih akan lebih mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Garut. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi proses pemilu dan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan adanya kecurangan. "Masyarakat harus proaktif. Pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya. Di tengah kekhawatiran akan integritas lembaga pemilu di Garut, baik Dudi maupun Ateng sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama KPU dan Bawaslu. Mereka menekankan bahwa kedua lembaga ini harus bersikap terbuka terhadap kritik dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. "Kita tidak boleh membiarkan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Dudi. Kedua aktivis tersebut mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Mereka berharap agar KPU dan Bawaslu Garut dapat menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, sehingga pemilu di Garut dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pada akhirnya, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga dan mengawasi proses pemilu di Garut. "Mari kita bersama-sama memastikan bahwa pemilu di Garut berjalan dengan baik, demi masa depan yang lebih baik untuk semua," tutup Dudi. Pilkada ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pemilu, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. ***.