Network
GARUT60DETIK - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan nomor Skep-921/DPP/GOLKAR/VIII/2024 terkait pengesahan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk Kabupaten Garut pada Pilkada Serentak 2024, yang baru-baru ini beredar luas di berbagai grup WhatsApp, menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Tim Pemenangan H. Nadiman.
Surat keputusan yang menetapkan Dr. Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng sebagai calon Bupati Garut dan Sdri. Luthfiana Putri Karlina sebagai calon Wakil Bupati Garut tersebut dianggap oleh Ketua Tim Pemenangan H. Nadiman, Hersan Basri, S.H, S.IP. M.H, M.Si, sebagai penjegalan terhadap kader asli Partai Golkar.
Baca Juga: Layar Sejernih Ini, Prosesor Segahar Itu? Huawei MateBook GT 14 Siap Gebrak Pasar!
"Kami sangat kecewa dengan keputusan ini. H. Nadiman adalah kader asli Golkar yang sudah berdarah-darah berjuang untuk partai ini, dan sekarang dia justru dikesampingkan oleh keputusan yang tidak mengindahkan amanat DPP Golkar untuk mengutamakan kader yang berjuang," ujar Hersan Basri dengan nada penuh kekecewaan.
Hersan mengungkapkan bahwa keputusan ini mencederai semangat keadilan di internal Partai Golkar, terutama bagi kader-kader yang telah lama berjuang dan berkontribusi besar terhadap partai. "Jika surat keputusan ini benar adanya, kami akan mengambil langkah serius untuk meresponnya. Kami sudah mulai mengonsolidasikan tim dan akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan," tegasnya.
Baca Juga: Cara Intip WhatsApp Orang Tanpa Aplikasi, Mudah Tapi Bahaya!
Lebih lanjut, Hersan menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Tim Pemenangan H. Nadiman akan mematangkan strategi dan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan besar mengunjungi Jakarta untuk mengonfirmasi kebenaran surat keputusan tersebut.
"Kami tidak bisa tinggal diam melihat kader asli Golkar diperlakukan seperti ini. Besok, kami akan ke Jakarta untuk memastikan kebenaran surat ini. Jika benar, maka kami akan mengeluarkan pernyataan politik resmi," tambahnya.
Hersan juga menyoroti bahwa surat keputusan yang beredar tersebut belum memiliki cap resmi, sehingga pihaknya masih berharap bahwa itu hanya merupakan draf dan belum menjadi keputusan final. "Surat itu belum ditandatangani secara resmi, hanya draf saja. Kami berharap ini bukan keputusan final dari DPP Golkar," pungkasnya.
Ketegangan ini semakin memperlihatkan dinamika internal di tubuh Partai Golkar menjelang Pilkada Serentak 2024. Apakah DPP Golkar akan mengoreksi keputusan ini atau tetap melanjutkannya, akan sangat menentukan arah perjuangan para kader Golkar di tingkat daerah.
.
