Kasus Kades Karyasari Cibalong Inkracht: Tim Hukum Harapkan Jadi Pembelajaran Berharga

- 18 Mei 2024, 20:53 WIB
Tim Advokat Kantor Hukum Budi Rahadian, S.H. & Rekan. Alamat Jl. Raya Karangpawitan No. 173 Garut
Tim Advokat Kantor Hukum Budi Rahadian, S.H. & Rekan. Alamat Jl. Raya Karangpawitan No. 173 Garut /

GARUT60DETIK, Garut - Setelah melalui proses panjang persidangan, kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Kepala Desa Karyasari Cibalong, Kurniawan alias Uweng, kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Budi Rahadian, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Karangpawitan No. 173, Garut.

Budi Rahadian, saat dikonfirmasi oleh wartawan, membenarkan bahwa kasus Kurniawan telah berkekuatan hukum tetap. Terdakwa, Kurniawan alias Uweng, dituntut bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: PR Besar Menanti! Para Aktivis Ingatkan Calon Bupati untuk Tuntaskan Masalah yang Menumpuk di Garut

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung (Tipikor) memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Namun, Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsider, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kurniawan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 161.584.715,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Baca Juga: Berikut Informasi STAN, Beserta Prodi, Biaya Pendaftarannya dan LINK Pendaftaranya! Masih ada kesempatan Kah?

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Perkara: 37/PID.TPK/2023/PT BDG, yang hasilnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan register Perkara Nomor: 2420 K/Pid.Sus/2024, yang putusannya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut.

Budi Rahadian mengungkapkan bahwa perkara ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi para kepala desa, khususnya di Kabupaten Garut. "Hikmah dari perkara ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi para kepala desa agar lebih tertib dalam mengelola Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Infrastruktur Provinsi, dan Pendapatan Asli Desa. Pengguna anggaran harus tertib dalam perencanaan, administrasi, dan pelaksanaan. Sebab kalau tidak tertib, akan berujung penjara," pungkas Budi Rahadian. **

Editor: Deni Gartiwa


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah