Network
GARUT60DETIK - Di sela riuh rendah truk-truk pengangkut material, ada bisikan yang terangkut bersama pasir dan bebatuan Garut. Sebuah bisikan tentang harta karun tak terhingga yang dikandung bumi Priangan, namun anehnya, hanya menyisakan receh di pundi-pundi daerah. Inilah kisah ironi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang sejatinya adalah nadi ekonomi, namun di Garut, ia bak denyut nadi yang tersumbat.
Coba bayangkan: setiap hari, ribuan ton pasir dan batu diangkat dari rahim Garut. Material itu melaju ke kota-kota besar, menjadi pondasi bangunan megah, jalan raya mulus, atau jembatan kokoh. Bisnis ini, yang dulu dikenal dengan nama sangar "galian C", kini bernama lebih santun: "pertambangan mineral bukan logam dan batuan". Namun, meski namanya berevolusi, semangat pengerukannya tetap membara.
Pajak MBLB adalah jembatan finansial yang seharusnya menghubungkan kekayaan alam dengan kesejahteraan rakyat. Undang-undang, dari UU No. 28 Tahun 2009 hingga UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menggariskan jalannya. Namun, jembatan ini seolah dibangun dari ilusi.
Mari menengok data, ia tak pernah berbohong. Pada tahun 2023, pendapatan Pajak MBLB Garut hanya mengukir angka Rp 1.658.932.991,00. Setahun berselang, di tahun 2024, ia sedikit bernapas lega di angka Rp 1.938.000.000,00. Sebuah "kenaikan" yang terasa begitu hambar di lidah akal sehat. Bagaimana mungkin bisnis yang begitu masif, yang mengubah lanskap Garut secara drastis, hanya menyetor kurang dari dua miliar rupiah ke kas daerah yang total PAD-nya mencapai ratusan miliar?
"Ini bukan sekadar angka, ini tamparan!" ucap Dudi Supriyadi, seorang pemerhati kebijakan publik, dengan sorot mata tajam. "Pertambangan pasir dan batuan di Garut itu sangat masif. Pendapatan yang kecil itu jelas menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa di balik ini semua? Ini harus dievaluasi!"
Baca Juga: 8 HP Vivo Rp1 Jutaan Terbaik 2025: RAM Lega, Spesifikasi Cerdas, Plus Tahan Air!
Pertanyaan Dudi menggantung di udara, menantang nurani. Apakah kita tengah menyaksikan sebuah paradoks? Di mana raksasa bisnis MBLB berpacu menghasilkan triliunan rupiah di hulu, namun di hilir, yang sampai ke kas daerah hanyalah tetesan embun? Atau jangan-jangan, ada celah, ada lubang hitam di sistem perpajakan yang menelan potensi penerimaan itu?
Setiap kali buldoser menggerus bukit, setiap kali pasir diangkut, ada luka yang tercipta di tubuh Garut. Sungai keruh, tebing longsor, dan ancaman bencana alam menjadi bayang-bayang kelam di balik gemerincing keuntungan. Ini bukan lagi sekadar soal pajak, ini soal harga yang harus dibayar alam dan generasi mendatang.
