Network
GARUT60DETIK - Di tengah hingar-bingar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Garut, muncul isu yang menarik perhatian publik terkait integritas pejabat publik dalam menjalankan tugas sesuai aturan. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang turut serta dalam kampanye tampaknya belum mengajukan izin cuti resmi. Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait kelalaian administratif sekaligus pertanyaan tentang komitmen para pejabat terhadap etika politik yang baik.
Menurut Pasal 53 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, pejabat daerah, termasuk anggota DPRD, diwajibkan mengajukan izin cuti resmi dan melaksanakan cuti di luar tanggungan negara ketika terlibat dalam kegiatan kampanye. Aturan ini dirancang agar pejabat tidak menyalahgunakan jabatannya, apalagi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang menyatakan bahwa anggota DPRD Garut yang terlibat telah mengajukan izin cuti tersebut.
Baca Juga: Kenapa Honda Monkey Mahal ?? | Motor Kecil 125CC 80Jt++ Rugi Dong ????
Ketua Bawaslu Garut, Ahmad Nurul Syahid, mengonfirmasi dalam sambungan telepon bahwa meskipun beberapa anggota DPRD telah berkonsultasi dengan pihaknya, hingga kini belum ada surat cuti yang diterima oleh Bawaslu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Bawaslu Garut belum menerima satu pun surat cuti dari anggota DPRD yang terdaftar sebagai tim kampanye," ungkapnya. Hal ini tentu menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga netralitas dalam Pilkada.
Aturan cuti ini tidak hanya membatasi penggunaan fasilitas negara, tetapi juga bertujuan menjaga keadilan dalam persaingan politik. Pejabat yang terlibat dalam kampanye diwajibkan untuk mengambil cuti agar tidak menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Ketika aturan ini dilanggar, masyarakat Garut berhak mempertanyakan keadilan proses kampanye dan integritas para calon pemimpin.
Baca Juga: Kenapa Mesin Rotary 4 Rotor Tidak Pernah Diproduksi Masal?
Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diharapkan menjadi contoh yang baik dalam menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi. Jika prosedur administratif sederhana seperti izin cuti saja diabaikan, muncul kekhawatiran akan terjadinya ketidakadilan dalam proses Pilkada. Keinginan masyarakat Garut jelas: mereka menginginkan Pilkada yang adil, jujur, dan transparan.
Kondisi ini memberikan tantangan besar bagi Bawaslu Garut. Mereka diharapkan tegas dalam menegakkan aturan pemilu. Masyarakat Garut menunggu tindakan nyata dari Bawaslu terhadap pejabat yang melanggar ketentuan. Apakah sanksi akan diberikan? Atau justru ada kelonggaran yang dapat merusak kredibilitas pengawasan pemilu di Pilkada Garut?
Di sisi lain, publik hanya menginginkan proses pemilu yang bersih dan adil. Harapan masyarakat Garut adalah memilih pemimpin yang menghormati aturan hukum dan transparansi dalam demokrasi. Jika para pejabat sendiri tidak mematuhi aturan, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi bisa saja luntur.
Baca Juga: Oktober: Bulan Penuh Kejutan dalam Sejarah Indonesia
Waktu terus berjalan, dan surat izin cuti yang seharusnya sudah diserahkan kepada KPU dan Bawaslu masih belum tampak. Jika situasi ini terus dibiarkan, pertanyaan mengenai integritas penyelenggara pemilu dan pejabat publik akan semakin mengemuka. Masyarakat Garut menantikan kepastian bahwa aturan pemilu akan ditegakkan tanpa ada perlakuan istimewa.
Pada akhirnya, kepastian hukum adalah hal yang paling dinantikan publik. Hanya dengan menegakkan aturan dan memastikan semua pihak, terutama pejabat publik, tunduk pada ketentuan yang ada, demokrasi yang sehat bisa terwujud. Dengan demikian, masyarakat Garut akan merasa yakin bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan dihormati dalam proses Pilkada ini. ***
